Anggota DPRD Bone Fraksi Gerindra, Sulfiana, mengusulkan agar BPOM dan BPJH hadir di Kabupaten Bone untuk mempermudah para pelaku UMKM dengan cara menjalin kemitraan dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bone.
Usulan ini disampaikan setelah kunjungannya ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada 3 Januari 2025.
Sulfiana menyatakan bahwa hingga saat ini para pelaku UMKM di Bone masih menghadapi kendala dalam memperoleh pelabelan halal dari BPJH dan izin produk dari BPOM.
“Untuk mendapatkan izin dari BPOM dan pelabelan halal, para pelaku UMKM di Bone harus ke Makassar. Proses ini membutuhkan biaya dan waktu yang lama,” ujar Sulfiana, Sabtu (4/1/2025).
“Ditambah lagi, dengan maraknya minimarket di Bone, banyak pelaku UMKM yang merasa sangat khawatir,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi 4 DPRD Bone, Sulfiana berharap pemerintah segera mengambil langkah alternatif untuk menghadirkan laboratorium di Labkesda Bone melalui kemitraan dengan BPOM dan BPJH.
Menurutnya, di Bone hanya ada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan dan merupakan mitra kerja Komisi IV, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengurus izin produk dan label halal.
“Alangkah baiknya jika dibangun satu laboratorium di Labkesda yang dapat digunakan untuk menguji dan menganalisis makanan serta minuman, yang biasa disebut Lab Amami. Namun, laboratorium tersebut harus bermitra dengan BPOM, seperti BBLK Makassar, agar ke depan para pelaku UMKM tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan izin produk,” pungkasnya.
