Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rofiqi, mengaku heran dengan sikap para politisi PDIP yang belakangan ini keras mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%.
Menurut Rofiqi, wakil rakyat asal Kalimantan Selatan, pembentukan aturan PPN 12% merupakan produk kebijakan yang telah disahkan pada tahun 2021, di mana PDIP sebagai partai penguasa saat itu di parlemen.
“Ini bukan produk Pak Prabowo. Undang-undang ini disahkan pada 2021, dan saat itu PDIP sebagai partai penguasa, dengan jumlah kursi terbanyak di DPR RI. Ketua Panja UU ini juga berasal dari mereka, Pak Dolfie Othniel Fredric Palit. Mereka yang mengusulkan, dan keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama. Kenapa sekarang mereka malah lempar batu menyalahkan Pak Prabowo?” ujar Rofiqi, Minggu (22/12/2024).
Rofiqi menilai PDIP sedang bermain sandiwara politik untuk mencari simpati publik dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga menganggap PDIP memprovokasi publik dengan sentimen negatif, seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyat kecil.
Sikap tersebut, kata Rofiqi, seharusnya tidak perlu dipertontonkan kepada publik karena jejak digital terkait kebijakan PPN 12% ini masih tersedia di ruang publik.
“Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini? Apa mereka sudah lupa ingatan atau ini hanya pencitraan, atau mereka sedang lempar batu sembunyi tangan?” sindirnya. “Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya mereka yang mengusulkan. Ketua Panja-nya saja dari mereka kok,” tegas Rofiqi.
Rofiqi menilai seharusnya PDIP mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12% ini, karena kebijakan tersebut hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah secara selektif.
“Harusnya mereka jujur dan bisa mengakui perjuangan Prabowo yang memperjuangkan agar pelaksanaan UU ini dibatasi hanya untuk barang-barang mewah,” jelasnya.
Rofiqi menegaskan, seharusnya semua pihak fokus pada upaya bersama untuk membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi, dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik demi kepentingan rakyat.
