Polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025 ditanggapi serius oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena.
Menurutnya, kenaikan PPN 12% merupakan hasil kinerja PDIP melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Proses pembahasan undang-undang tersebut dipimpin oleh Ketua Panja dari PDIP, Dolfie Othniel Frederic, dan disahkan oleh Ketua DPR RI asal PDIP, Puan Maharani, pada periode sebelumnya.
Alimudin mengungkapkan keberatannya jika isu kenaikan PPN 12% tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal, menurutnya, undang-undang yang menaikkan PPN ini merupakan hasil kinerja PDIP yang memimpin DPR pada periode lalu.
“Isu yang berkembang di masyarakat ini sangat aneh, seolah-olah kenaikan PPN 12% ini adalah kebijakan Presiden Prabowo. Saya tegaskan, kita harus jujur. Sebab, UU HPP ini adalah hasil kinerja PDIP,” tegas Alimudin, di Jakarta, (21/12/2024).
Politisi Gerindra ini menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru telah membuat kebijakan agar PPN 12% ini hanya menyasar barang-barang mewah dan diberlakukan secara selektif, berbeda dengan persepsi yang beredar bahwa kebijakan ini akan merugikan masyarakat secara umum.
“Pak Prabowo sudah sangat berpihak pada masyarakat kecil, dan terus mencari cara agar seluruh rakyat dapat merasakan keadilan,” ujar Alimudin.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga berpesan agar masyarakat tidak serta-merta menelan disinformasi terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini merupakan konsekuensi dari visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengganggu kenyamanan pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan perubahan di Indonesia.
“Ini semua bagian dari drama jelang kenaikan PPN 12%. Seperti pepatah ‘lempar batu sembunyi tangan’,” kata Alimudin.
Alimudin menegaskan bahwa siapa yang memprakarsai kenaikan PPN 12% melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta proses panjang yang menimbulkan polemik ini, semuanya memiliki rekam jejak yang jelas.
“Apapun isu negatif dan serangan terhadap Pak Prabowo, saya percaya mayoritas rakyat mendukung beliau. Presiden kita,” tegasnya.
Alimudin juga menambahkan bahwa membangun Indonesia tidaklah mudah. Selalu ada kalangan tertentu yang tidak ingin melihat negara ini maju. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat situasi ini secara jernih, menyadari bahwa ada pihak-pihak yang ingin menghalangi langkah Presiden Prabowo untuk berpihak pada rakyat kecil melalui berbagai fitnah yang tak berdasar.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat ini secara jernih. Kami kira ada pihak-pihak yang ingin menghalang-halangi langkah Pak Prabowo dengan berbagai fitnah yang tak berdasar. Termasuk langkah oportunis PDIP yang ingin memanfaatkan keadaan untuk keuntungan mereka. Tapi rakyat pasti memahami bahwa ini bukanlah sikap kesatria,” pungkas Alimudin.
