Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memegang peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
“Dengan menyediakan 153 layanan publik yang mencakup bidang badan usaha, perdata, pidana, tata negara, hingga hukum internasional, Ditjen AHU berperan penting dalam mendukung program prioritas nasional,” kata Supratman.
Selain menjalankan tugas pelayanan publik, Ditjen AHU juga terlibat dalam agenda nasional dan internasional, seperti survei Business Ready oleh World Bank, keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), serta upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Untuk itu, Menkumham meminta jajaran Ditjen AHU untuk mengedepankan layanan berbasis elektronik yang dapat dievaluasi secara berkala.
“Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang belum optimal harus segera diperbaiki,” jelas Supratman.
