Kesiapan Pemilu Serentak 2024, khususnya di wilayah terdampak bencana, menjadi fokus utama dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, penjabat (Pj) gubernur, dan kepala daerah dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (20/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Esthon Foenay, menekankan pentingnya memastikan hak politik masyarakat terdampak bencana tetap dapat tersalurkan dengan baik.
“Penting untuk memetakan masyarakat yang terdampak bencana dan telah berpindah ke lokasi yang lebih aman, sehingga mereka dapat mengikuti pemilu dengan baik. Proses mutasi penduduk harus diidentifikasi dengan jelas agar hak pilih mereka tetap terjamin,” kata Esthon.
Selain itu, Esthon juga menegaskan perlunya netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga kepercayaan publik. Netralitas ini diharapkan dapat memastikan pemilu menghasilkan pemimpin terbaik yang dipilih oleh rakyat.
“Netralitas penyelenggara pemilu dan ASN sangat penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Kami berharap pemilu serentak yang tinggal beberapa hari lagi dapat berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Esthon juga menyampaikan pentingnya pemetaan kerawanan pemilu, baik internal maupun eksternal. Ia menekankan perlunya sinergi antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
“Kerja sama antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting, terutama dalam menghadapi kerawanan pemilu di tingkat TPS,” tegas Esthon.
