Bendungan Sidan, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1,5 triliun, dibangun untuk memastikan ketersediaan air baku dan energi di Provinsi Bali. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menekankan pentingnya Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Brantas Abipraya Tbk menyelesaikan proyek ini sesuai target yang telah ditentukan.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air baku di Bali, khususnya untuk Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Badung, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“PT Brantas Abipraya harus memastikan proyek ini selesai tepat waktu, dengan mutu dan biaya yang sesuai,” ujar Andre saat membuka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (14/11/2024).
Andre juga mencatat kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp1 triliun untuk mengelola Bendungan Sidan sebagai destinasi pariwisata dan mendukung ketahanan pangan.
“Kami sudah meminta PT Brantas Abipraya untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait hal ini,” tambahnya.
Andre sangat mengapresiasi upaya semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga kerja lokal, dalam mengatasi tantangan di lapangan. Ia berharap Bendungan Sidan dapat membantu mengatasi masalah ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, serta mendukung ketahanan energi dan ekonomi lokal.
Saat ini, progres fisik Bendungan Sidan telah mencapai 96,59 persen, dengan target selesai pada akhir November 2024. Bendungan ini direncanakan dapat menyediakan 1.750 liter air per detik untuk sekitar 1,3 juta jiwa, serta mengendalikan banjir di lahan seluas 108 hektar.
Selain itu, bendungan ini berpotensi menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, dengan total kapasitas hingga 8,65 MW, untuk mendukung ketahanan energi Bali.
