Kecelakaan kereta di Bekasi Timur harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional. Tragedi yang menelan korban jiwa itu dinilai tidak boleh berhenti sebagai insiden semata, melainkan harus menjadi momentum pembenahan total tata kelola keselamatan transportasi publik.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan layanan transportasi. Menurutnya, kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam sistem transportasi nasional, baik dari sisi pengawasan, integrasi moda, maupun mitigasi risiko di lapangan.
“Tragedi ini harus menjadi alarm keras. Jangan berhenti pada belasungkawa, tetapi harus menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi kita,” ujar Kawendra dalam Diskusi Forum Dialektika bertema Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ia menilai, persoalan keselamatan transportasi tidak bisa dilihat secara parsial. Pemerintah harus memastikan sistem transportasi nasional dibangun secara terintegrasi, mulai dari penguatan infrastruktur, disiplin operasional, hingga pengawasan lintas moda.
Menurut Kawendra, kecelakaan di simpul transportasi seperti Bekasi Timur juga menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, karena risiko keselamatan tidak hanya terletak pada moda utama seperti kereta api, tetapi juga pada tata kelola kawasan transportasi secara keseluruhan.
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa evaluasi pascakecelakaan harus berorientasi pada perbaikan sistem, bukan sekadar penanganan jangka pendek. Dalam konteks tersebut, keselamatan harus menjadi fondasi utama kebijakan transportasi nasional, bukan sekedar pelengkap dari agenda mobilitas.
Kawendra mengingatkan bahwa transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut keselamatan warga negara. Karena itu, negara tidak boleh bersikap reaktif setiap kali terjadi tragedi.
“Keselamatan publik harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Ini bukan sekadar soal mobilitas, tetapi soal perlindungan negara terhadap warganya,” tegasnya.
Ia berharap tragedi Bekasi Timur menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mempercepat evaluasi dan pembenahan kebijakan transportasi nasional secara lebih serius, terukur, dan berorientasi pada keselamatan publik.
