Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti fenomena overkuota pada gas LPG 3 kg yang mencapai 3 persen pada Oktober 2024, dengan realisasi 539.466 ribu MT, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 524.404 ribu MT.
“Ini menunjukkan tingginya konsumsi LPG bersubsidi, sehingga perlu ada tambahan kuota untuk tahun depan,” ujar Bambang usai pertemuan dengan jajaran direksi TBBM Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11/2024). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan BBM dan LPG.
Bambang juga mengingatkan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Migas, dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas lonjakan permintaan LPG menjelang Natal dan Tahun Baru.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya pengelolaan LPG secara bijak, mengingat 85 persen pasokan LPG masih diimpor. Ia mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti Dimethyl Ether (DME) yang berasal dari batu bara, sebagai alternatif.
“Meski biaya konversi batubara menjadi LPG saat ini masih tinggi, ke depan kita perlu teknologi yang lebih efisien untuk menekan biaya dan mengurangi ketergantungan impor,” ujar Bambang.
Selain itu, Bambang juga menyoroti pentingnya keberadaan BBM sebagai komoditas vital yang berdampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN harus memastikan ketersediaan dan distribusi BBM untuk masyarakat.
“Terkait ketersediaan BBM jenis solar di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, pasokan dipastikan aman hingga Oktober,” jelas Bambang.
Ia menambahkan, “Pasokan BBM hingga Oktober 2024 relatif aman, seperti yang disampaikan Direktur Utama Patra Niaga, Riva Siahaan, dan General Manager PT Pertamina MOR VII, Erwin Dwiyanto. Kami berharap ketersediaan ini dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.”
