Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendukung wacana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi BBM, dari berbasis produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut Bambang, salah satu tantangan utama dalam subsidi BBM adalah ketepatan sasaran. Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengarah pada pemborosan anggaran negara dan memperburuk ketimpangan sosial, karena pihak yang tidak berhak malah menerima bantuan.
“Saya mendukung wacana ini karena hingga kini penerima subsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan ada penyimpangan, terutama pada BBM jenis solar yang melibatkan sektor industri,” ujar Bambang di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11/2024).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa disparitas harga, seperti perbedaan harga yang signifikan antara solar subsidi dan solar industri, membuka celah penyimpangan. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem berbasis teknologi yang lebih modern, diharapkan penyimpangan dapat diminimalisir dan subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Penting untuk ada pengawasan dan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Dirjen Migas agar subsidi tepat sasaran. Semua pihak harus bersinergi karena memiliki niat yang sama untuk menertibkan penggunaan subsidi,” tambah Bambang.
Bambang juga menekankan bahwa DPR RI periode sebelumnya telah merumuskan kebijakan terkait solar subsidi, yakni hanya untuk angkutan umum dan angkutan sembako. Selain itu, pendataan yang lebih akurat terkait distribusi Elpiji 3 kilo masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Kami mendukung langkah pemerintah untuk memastikan BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilo sampai ke pihak yang berhak,” tegasnya.
