Pemerintah akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, peran masyarakat dalam pengawasan juga akan sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan optimal.
“Untuk pengawasan, kami minta BPKP turun sejak awal bersama Badan Gizi Nasional. Mereka akan terlibat dalam seluruh proses, mulai dari pengadaan dan suplai bahan baku hingga pelaksanaan program. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan turun di akhir setelah program selesai,” ungkap Kamrussamad, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, dalam acara Economy Perspective 2025 di Hotel Mulia, Jakarta Senin (26/8/2024).
Pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada tahun 2025. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian melalui pengembangan sumber daya manusia tetapi juga menggerakkan sektor riil dengan melibatkan UMKM.
Kamrussamad menambahkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan, akan ada 100 dapur percontohan yang berada di 313 Komando Distrik Militer (Kodim). Untuk bahan pangan, pemerintah akan melibatkan petani lokal dengan koperasi sebagai aggregator. Petani-petani ini akan mendapatkan skema pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR).
“Siapa penjualnya? Kami berharap petani-petani yang dihimpun oleh koperasi. Koperasi ini akan memiliki divisi ketahanan pangan, memastikan sayuran segar. Sebagai contoh, jika dapur percontohan berada di Cianjur, kami akan memprioritaskan petani dari Kabupaten Cianjur untuk suplai bahan pangan di sana,” tutup Kamrussamad.
