Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mendesak agar seluruh pekerja dari berbagai profesi wajib terlindungi oleh jaminan sosial nasional. Menurut Obon, hal ini penting mengingat setiap pekerja berpotensi menghadapi berbagai risiko.
“Tidak ada yang menginginkan sakit, tetapi kesehatan bisa terganggu sewaktu-waktu. Begitu pula dengan kecelakaan kerja, terutama bagi pekerjaan yang berisiko tinggi. Jaminan sosial nasional ada untuk melindungi dari risiko-risiko tersebut,” tegas Obon, Minggu (28/7/2024).
Pernyataan ini disampaikan Obon saat ia menjadi pembicara dalam diskusi publik mengenai jaminan sosial yang diadakan oleh Federasi Pekerja Listrik Tanah Air Mandiri (FPM) di Hotel Sentosa, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
Obon, yang pernah bertugas di Komisi IX dan kini berada di Komisi VIII yang masih terkait dengan perlindungan sosial, juga merupakan penggagas program JAMSOSTEK untuk aparat desa di seluruh Indonesia pada revisi undang-undang desa.
Untuk mengoptimalkan jaminan sosial, salah satu langkah penting adalah peningkatan layanan.
“Inovasi BP JAMSOSTEK melalui berbagai kanal pendaftaran peserta sangat patut diapresiasi. Kemudahan dalam proses klaim juga meningkatkan keyakinan peserta terhadap manfaat nyata dari program ini,” kata Bustanul Ulum, Ketua Umum Federasi Pelita Mandiri.
Sementara itu, Achmad Ismail, yang biasa disapa Ais dari Desk Jaminan Sosial KSPSI, mengingatkan pentingnya pembaruan cakupan manfaat.
“Pada program JKK dan JKM, masih terdapat perbedaan manfaat dalam kondisi yang sama. Misalnya, dalam program JKK, beasiswa untuk anak langsung diberikan saat peserta wafat. Namun, dalam program JKM, beasiswa anak baru diberikan setelah kepesertaan berjalan selama 3 tahun. Padahal, beasiswa adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Ais.
Acara diskusi berlangsung interaktif, dengan antusiasme tinggi dari perusahaan dan pekerja yang hadir. Diskusi ini dihadiri oleh utusan Federasi dari 10 kabupaten di Kalimantan Barat dan mendapat perhatian dari Direktorat Jaminan Sosial Kemnaker RI.
