Para warga di kawasan Puncak, Bogor semakin lantang menyuarakan protes terhadap eksploitasi perkebunan teh yang terus berlanjut. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, mengungkapkan kekhawatirannya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 serta mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.

“Saya banyak diprotes masyarakat di Dapil saya, Jabar V, karena banyaknya pembangunan komersial di area perkebunan teh yang masih produktif. Bahkan saat ini sisanya tinggal 200 hektar, ini ancaman pak,” ujar Mulyadi, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Politisi Gerindra itu pun meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendengarkan keluhan masyarakat. Sebab, kawasan kebun teh memiliki peran vital sebagai resapan air yang mampu menahan erosi.

“Saat ini warga mulai merasakan dampaknya. Beberapa sumber air yang mengalir ke warga menjadi terganggu,” ucap Mulyadi.

Selain itu, Mulyadi juga mengkritik pemerintah untuk tidak membuka investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Dengan banyaknya pembangunan komersial di area tersebut, Legislator Gerindra itu juga berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang mempertahankan kelestarian lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.

“Puncak sekarang bukan hanya macet saja pak, tanaman juga rusak. ayo kita sama sama ke sana kita lihat pak, kasian masyarakat pak,” pungkasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp