Beberapa instansi yang melakukan penanganan stunting di Kabupaten Banjar dianggap masih kurang kerjasama dan diduga hanya mengutamakan dinasnya masing-masing.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Banjar dari Fraksi Gerindra, H Muhammad Iqbal. Dirinya menyampaikan saat RDP, jelas sekali kurangnya koordinasi, informasi dan kerjasama antar instansi terkait stunting di Kabupaten Banjar dengan indikasi kuat dari pemaparan yang mementingkan dinasnya masing-masing.
“Dan akhirnya kurang fokus pada penanganan stunting, tidak transparan dan akuntabel serta adanya tumpang tindih/overlapping. Ketidakhadiran dari ketua dan sekretaris TPPS (Tim Penanggulangan Penanganan Stunting) dalam Rapat dengar pendapat bersama dengan komisi II dan IV menjadi tolak ukur keseriusan penanganan Stunting di Kabupaten Banjar,” tutur H Muhammad Iqbal, Jumat (21/6/2024).
Pada saat RDP tersebut, Iqbal mengatakan telah melontarkan satu pertanyaan penting, akan tetapi, sama sekali tidak ada instansi yang bisa menjawabnya.
“Yaitu apa yang telah diberikan kepada KRS (Keluarga Rawan Stunting) sebanyak 31.354 tahun 2023? belum lagi KRS Keluarga Memiliki Baduta, KRS Keluarga memiliki Balita, KRS tidak memiliki air minum layak, KRS tidak memiliki jamban layak, KRS Pra Sejahtera bagaimana Pemerintah Daerah dengan anggaran yang besar tersebut apakah sudah memberikan bantuan yang semestinya?,” papar H Ibank.
Seharusnya, penganggaran dan peruntukannya harus konkret yaitu lebih banyak untuk bantuan langsung telur, ikan, daging, sayur, dan makanan bergizi yang diberikan ke yang stunting. Karena, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya melaksanakan rapat.
“Salah satu program Presiden terpilih 2024 Pa Prabowo Subianto, berbagi makanan ditujukan kepada ibu hamil dan susu kepada anak-anak. Dan selama ini saya sebagai Kader Gerindra juga turut serta berbagi makan kepada masyarakat dengan Program Berkah semenjak tahun 2015,” pungkasnya.
