Pemprov DKI Jakarta disebut tak menutup kemungkinan akan melakukan operasi Yustisi terhadap para pendatang baru. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Maulani menilai operasi yustisi diperlukan agar pendatang tak menjadi beban sosial bagi DKI.
“Perlu juga operasi yustisi untuk menertibkan pendatang ke Jakarta agar tidak menjadi beban sosial bagi DKI Jakarta,” ucap Rani, Kamis (13/4/2023).
Menurut Rani, bila warga luar Jakarta datang tanpa keperluan yang jelas maka tidak hanya merepotkan pemerintah provinsi namun juga merepotkan warga sendiri. Terlebih kata Rani terdapat beberapa hal administrasi yang menuntut kejelasan identitas warga
“Karena bila warga dari luar Jakarta yang kehadirannya tanpa keperluan yang jelas tentunya nanti akan juga merepotkan diri mereka sendiri. Apalagi ada beberapa hal terkait jaminan menuntut kejelasan identitas, contoh bila ada kondisi perihal kesehatan misalnya untuk administrasi tentu memerlukan data pribadi atau identitas yang jelas, terutama bila terkait perihal tanggungan biaya, belum lagi untuk data Dukcapil misalnya,” ujarnya.
Legislator Gerindra ini menyebut selama program yustisi dilakukan demi kebaikan dan keamanan maka perlu adanya dukungan.
Nah bila pemprov ada program yustisi selama memang tujuannya demi kebaikan, kenyamanan dan keamanan kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama tidak ada salahnya kita dukung, terkecuali bila memang para pendatang ini sudah ada kepastian keperluan yang mengharuskan untuk memang tinggal di Jakarta tentunya keberadaannya sudah terjamin tidak ada masalah,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, masyarakat DKI yang mudik diimbau tidak membawa keluarganya ke ibu kota saat kembali.
