Bahtra Banong Serap Aspirasi Warga Bombana dan Kolaka Soal Harga Gabah, Akses Komunikasi, dan Pertanahan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menerima berbagai masukan dari masyarakat Kabupaten Bombana dan Kolaka, Sulawesi Tenggara, saat melakukan kunjungan kerja masa reses. Aspirasi yang disampaikan warga mencakup persoalan rendahnya harga jual gabah, konflik pertanahan, hingga minimnya akses komunikasi dan internet di sejumlah desa. Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, sebagian besar masyarakat di […]
Bahtra Banong Dorong Daerah Otonomi Baru Tingkatkan Kemandirian Fiskal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal bagi daerah otonomi baru (DOB) agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. “Bandung Barat ini adalah salah satu daerah otonomi baru yang dimekarkan sekitar 18–20 tahun lalu. Kami datang ke sini untuk melihat sejauh mana kemandirian fiskalnya, apakah masih […]
Bahtra Banong Apresiasi PNBP Riau Lampaui Target, Tegaskan Penertiban Perusahaan Nakal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi capaian PNBP sektor pertanahan di Riau yang berhasil melampaui target. Namun, ia menegaskan pentingnya penertiban terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya kepada negara. “Kami berterima kasih kepada Kanwil BPN Riau beserta jajaran. Dari laporan yang disampaikan, realisasi PNBP di Riau melampaui target. Namun masih ada perusahaan […]
Bahtra Banong Tekankan Transparansi dan Digitalisasi PNBP Pertanahan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan, khususnya di Provinsi Riau. Untuk memperkuat pengawasan, Komisi II membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Pertanahan yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Senin (29/9/2025). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi […]
Bahtra Tegaskan Pemberhentian Kepala Daerah Harus Sesuai Aturan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pemberhentian kepala daerah memiliki mekanisme yang sama dengan pengangkatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini ia sampaikan menanggapi polemik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. “Kami tidak mempermasalahkan DPRD Pati menggunakan hak angket terhadap Bupati Pati yang juga kader Gerindra. […]
Bahtra Banong: Saatnya Pati Fokus pada Pembangunan Pro-Rakyat
Polemik di Kabupaten Pati mulai mereda setelah pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta permohonan maaf dari Bupati Pati. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong berharap, situasi kondusif ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memfokuskan energi pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Saya berharap kondisi ini membuka ruang bagi masyarakat Pati […]
Bahtra Banong Minta Kepala Daerah Kreatif Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta para kepala daerah memiliki kreativitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Bahtra menanggapi polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuai resistansi publik. “Beberapa pekan lalu sebelum reses, kami rapat membahas bagaimana kinerja BUMD […]
Bahtra Banong: Komisi II Tak Masalah HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, Demi Efektivitas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah untuk menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Jakarta, alih-alih di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau mau menggelar upacara di IKN, tentu membutuhkan mobilisasi yang besar. Ini soal efektivitas saja, dan bagi […]
Bahtra Tegaskan Pentingnya Kepastian Batas Wilayah dalam Pembahasan RUU 10 Kabupaten/Kota
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmennya untuk memastikan adanya dasar hukum yang jelas terkait batas wilayah administrasi daerah. Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar serius memperhatikan penetapan batas wilayah sebagai upaya mencegah potensi konflik, terutama yang berkaitan dengan sengketa antarpulau. “Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, harus memastikan dengan cermat soal […]
Bahtra: Penyesuaian Dasar Hukum 10 Daerah Menuju Konstitusi yang Selaras
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen penuh dalam mewujudkan harmonisasi dasar hukum pemerintahan daerah agar selaras dengan konstitusi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Bahtra, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait 10 kabupaten/kota yang saat ini tengah dibahas dalam rapat kerja merupakan bentuk […]