M. Husni Soroti Risiko Bencana Hidrometeorologi di Bogor dan Pentingnya Mitigasi Berbasis Penelitian
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyoroti tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Kota Bogor akibat curah hujan yang sangat tinggi. Husni menekankan pentingnya strategi mitigasi berbasis penelitian mendalam untuk mengurangi dampak bencana tersebut. “Di Kota Bogor, kita perlu penelitian yang lebih mendalam. Jangan sampai setiap kali terjadi longsor atau pergeseran tanah, kita hanya turun […]
M. Husni: Kearifan Lokal “Smong” di Aceh Jadi Contoh Mitigasi Tsunami
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Husni menyatakan bahwa kearifan lokal “Smong” dari Kepulauan Simeulue, Aceh, dapat dijadikan contoh dalam mitigasi bencana, khususnya terkait gempa bumi dan tsunami. “Di Aceh, terutama di Simeulue, ada kearifan lokal yang dikenal sebagai ‘Smong’, yang dapat diimplementasikan sebagai pembelajaran mitigasi bencana,” ujarnya di Banda Aceh, Kamis (10/10/2024). Pernyataan tersebut […]
Husni Minta BSN Perketat Pengawasan Standardisasi Produk Impor
Politisi yang menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, M. Husni membuka suara tentang produk impor yang masuk ke Indonesia banyak yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia. Hal ini diungkapkan Politisi Partai Gerindra pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI bersama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, […]
M Husni : Perlunya Payung Hukum Untuk Atasi Masalah Hak Asuh Anak
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, M. Husni mengatakan, hak asuh anak setelah bercerai merupakan hal yang kerap menjadi masalah utama ketika perceraian terjadi. Menurutnya, perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka. Hal ini disampaikan M Husni saat rapat Komisi VIII DPR RI dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia […]
M. Husni: Partai Gerindra Dukung Revisi UU Desa Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, H. M. Husni menegaskan bila Partai Gerindra menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades). Masa jabatan yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. “Partai Gerindra mendorong revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait […]
