Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyoroti lambannya penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dalam dua pekan terakhir. Ia menegaskan perlunya percepatan evakuasi serta mobilisasi sumber daya nasional untuk menangani kondisi yang dinilainya semakin darurat.
“Kami melakukan kunjungan kerja ke Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Tercatat ada sekitar 18 kabupaten/kota yang terkena dampak,” ujar Husni di sela Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, hingga hari ke-14 pascabencana, masih banyak wilayah yang belum tertangani secara optimal. Terputusnya akses transportasi darat, khususnya di Bener Meriah dan Gayo Lues, menghambat proses evakuasi serta distribusi bantuan.
“Masih banyak lokasi yang belum terevakuasi dengan baik. Jalur transportasi darat terputus, sehingga distribusi logistik sangat terhambat,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Ia menambahkan, kondisi di sejumlah wilayah masih sangat memprihatinkan, mulai dari keterbatasan makanan, BBM, hingga terganggunya transportasi dan komunikasi.
Husni menekankan perlunya langkah cepat dan tegas dari pemerintah pusat, termasuk mobilisasi kekuatan besar apabila diperlukan.
“Kalau memang dibutuhkan, mobilisasi besar harus dilakukan. Kami dengar penanganan akan dipimpin oleh Kasad, dan kalau perlu ribuan personel TNI dikerahkan agar evakuasi berjalan cepat,” tegas Ketua Harian Timwas Bencana DPR RI tersebut.
Ia juga menyoroti kondisi di Aceh Tamiang dan wilayah perbatasan Sumatera Utara yang dinilainya masih kritis. Fasilitas kesehatan belum berfungsi optimal, pasokan listrik belum stabil, dan masih ada dugaan korban yang belum dievakuasi dari kendaraan yang tertimbun lumpur.
“Rumah sakit lumpuh, listrik belum stabil, dan evakuasi korban harus segera dipercepat,” ujarnya.
Selain evakuasi, Husni menilai pemulihan infrastruktur harus menjadi prioritas lanjutan. Sejumlah rumah warga dan ruas jalan utama tertutup lumpur yang mengeras hingga mencapai dua meter di beberapa titik.
Menyoroti keterbatasan dapur umum, Husni meminta pemerintah pusat meningkatkan kapasitas bantuan sosial. Menurutnya, dapur umum yang dioperasikan Kementerian Sosial masih jauh dari kebutuhan di lapangan.
“Kapasitas dapur umum saat ini sekitar 100 ribu porsi, sementara kebutuhan di lapangan bisa mencapai 800 ribu,” pungkasnya.
