Habiburokhman: Pembahasan RUU KUHAP Hanya Dua Hari karena Fokus pada Substansi Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan dibalik singkatnya waktu pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penjelasan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). Menurutnya, pembahasan DIM RUU […]
Habiburokhman Tegaskan Komitmen Perkuat Profesi Advokat Lewat RUU KUHAP
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat profesi advokat di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi advokat, Senin (21/7/2025), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. RDPU ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), […]
RUU KUHAP Masih Dibahas, Habiburokhman Ajak Masyarakat Pilih Jalur RDPU
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengundang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Selain YLBHI, organisasi advokat yang mendukung kelanjutan pembahasan RUU tersebut juga akan diundang. RDPU dijadwalkan dimulai pada Senin, 21 Juli […]
Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Transparan, Publik Bisa Akses di Website DPR
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat melalui situs resmi DPR RI. “Tidak benar jika ada kabar bahwa draft RUU KUHAP hilang. Semua dokumen lengkap, dan setiap kali ada rapat, kami langsung perbarui,” ujarnya dalam rapat […]
Habiburokhman: Jika RUU Batal Disahkan, Korban KUHAP 1981 Akan Terus Berjatuhan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kini telah masuk tahap lanjutan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) Komisi III DPR. Meski prosesnya sudah berjalan terbuka dan substansial, ia menyebut masih ada kemungkinan RUU ini gagal disahkan jika tekanan politik dari kelompok penolak mampu mempengaruhi […]
RUU KUHAP Dianggap Tertutup, Habiburokhman: DPR Terbuka, Silahkan Datang dan Sampaikan Aspirasi
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berlangsung secara transparan dan terbuka. Pernyataan ini disampaikan merespons aspirasi mahasiswa yang menggelar demonstrasi di luar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). “Kami dengar aspirasi teman-teman mahasiswa. Itu sah-sah saja. Tapi DPR ini rumah rakyat, pintu kami […]
Habiburokhman: Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Transparan dan Terbuka
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan sesuai mekanisme dan dilakukan secara transparan. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). “Penyusunan RUU KUHAP dimulai dari rapat kerja bersama pemerintah, diwakili oleh Menkumham dan Mensesneg, lalu dilanjutkan […]
Habiburokhman Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Tetap Terbuka untuk Masukan Publik
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus menerima masukan masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), meskipun saat ini naskahnya telah memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komnas Perempuan, LBH APIK, Partai Bulan Bintang, dan Gema Keadilan di […]
DIM 1531 Dihapus, Habiburokhman: Mahkamah Agung Tetap Bisa Jatuhkan Hukuman Lebih Berat
Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM menyepakati penghapusan ketentuan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 1531 Pasal 293 ayat (3) RUU KUHAP dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung DPR RI, Kamis (10/7/2025). Ketentuan tersebut sebelumnya diusulkan pemerintah agar tetap dipertahankan, melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Pasal tersebut […]
Habiburokhman: Revisi KUHAP untuk Seimbangkan Kekuatan Negara dan Warga
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, dengan menyeimbangkan posisi antara negara dan warga negara dalam proses penegakan hukum. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward […]