Habiburokhman Apresiasi Kinerja Senyap Jamdatun dalam Penyelamatan Aset Negara

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) beserta jajaran atas kinerja efektif mereka yang dinilai krusial namun kurang mendapat sorotan publik. “Apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Jamdatun dan jajaran yang bekerja dalam senyap, manfaatnya besar sekali, meski kurang terekspos. Bapak-bapak bekerja di hulu, […]

Habiburokhman: Revisi KUHAP Harus Hadirkan Kesetaraan antara Negara dan Warga

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama ARUN, ACTA, dan pakar hukum Heru S. Notonegoro di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Rapat ini membahas masukan terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menekankan pentingnya revisi KUHAP demi menciptakan sistem peradilan yang adil dan setara. Ia […]

Habiburokhman: Komisi III DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP, Tetap Terima Masukan Masyarakat

Komisi III DPR RI memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Meski demikian, Komisi III tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan demi penyusunan RUU KUHAP yang lebih ideal dan berkeadilan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis […]

Habiburokhman Soroti Keterbatasan Fasilitas Penegak Hukum di Kalimantan Tengah

Komisi III DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas operasional yang dihadapi institusi penegak hukum di Kalimantan Tengah. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja masa reses yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Habiburokhman, di Palangka Raya, Kamis (10/4/2025). Dalam pertemuan dengan jajaran Polda, Kejati, dan BNNP Kalimantan Tengah, Komisi III mendengarkan langsung berbagai kendala, terutama terkait infrastruktur […]

Habiburokhman Dukung Usulan Penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendukung usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurutnya, kontribusi SKCK terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak signifikan. Habiburokhman juga berpendapat bahwa masyarakat sudah dapat mengetahui jika seseorang terbukti dipidana tanpa memerlukan SKCK. “Manfaat SKCK tidak terasa, apalagi untuk PNBP yang tidak signifikan,” ujarnya, Kamis (27/3/2025). Legislator Partai […]

Habiburokhman Apresiasi Kapolres Tangsel atas Penangguhan Penahanan dengan Restorative Justice

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang yang menangguhkan penahanan seorang ibu dalam kasus penggelapan, setelah anaknya rela menjual ginjal untuk membebaskan ibunya, dengan menggunakan mekanisme restorative justice (RJ). Habiburokhman mengatakan bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Hal tersebut disampaikan Habiburokhman saat menerima […]

Habiburokhman: Perkaya Penyusunan RUU KUHAP, Komisi III Terima Masukan Berbagai Praktisi Hukum

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan dari praktisi hukum, termasuk advokat Juniver Girsang, Julius Ibrani dari PBHI, dan Romli Atmasasmita. RDPU ini bertujuan untuk memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan […]

Habiburokhman: Revisi KUHAP Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Mencegah Kekerasan terhadap Tahanan dan Saksi

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Revisi UU KUHAP), akan ada pengetatan pengawasan di ruang tahanan dan pemeriksaan dengan mewajibkan pemasangan kamera pengawas (CCTV). Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap tahanan maupun saksi. Ia memberikan contoh […]

Habiburokhman: Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHAP Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Hal ini disampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan sebaliknya. “Seluruh fraksi sepakat bahwa pasal penghinaan presiden adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan […]