Bob Hasan Tegaskan Evaluasi Prolegnas Demi Legislasi yang Relevan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap RUU mencerminkan prioritas legislasi nasional serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara tepat dan terukur. “Evaluasi Prolegnas dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019, guna menilai efektivitas […]
Bob Hasan: Penataran Keparlemenan Kunci Tingkatkan Kualitas Produk Legislasi
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menekankan pentingnya penyelenggaraan Penataran Keparlemenan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Penegasan tersebut disampaikan Bob Hasan dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) […]
Bob Hasan: Baleg Tunda Harmonisasi RUU Perubahan Iklim
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan menunda sementara proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Penundaan ini menyusul usulan Komisi XII DPR RI yang menilai perlunya kehati-hatian agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam sistem hukum nasional. Komisi XII juga mengusulkan agar substansi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diintegrasikan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor […]
Cegah Kriminalisasi Guru, Bob Hasan Dorong Peran Aktif PGRI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap guru perlu diperkuat melalui peran aktif organisasi profesi, khususnya dalam melakukan advokasi. Keberadaan undang-undang yang melindungi guru, menurutnya, harus diiringi langkah konkret agar praktik pendidikan tidak berujung pada kriminalisasi. Ia menilai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki posisi strategis dalam mengawal hak-hak […]
RUU Hak Cipta Disorot, Bob Hasan: Pasal Ini Tidak Efisien dan Rawan Konflik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyoroti kejanggalan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, khususnya Pasal 25 ayat (5), yang dinilainya ambigu dan berpotensi memicu konflik antara pencipta dan pelaku pertunjukan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2025). Bob […]
Bob Hasan: Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi Agenda Strategis Prolegnas 2026
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Hal ini seiring dengan masa berlaku undang-undang tersebut yang memasuki 20 tahun sejak disahkan pada 2006. “Undang-Undang Pemerintahan Aceh memang dijadwalkan untuk dievaluasi setiap 20 tahun. Jatuh temponya pada 2026. Di […]
Bob Hasan Dorong Revisi UU Kadin agar Selaras Tantangan Global dan Dunia Usaha
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Kadin Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. “Seiring perjalanan waktu, di balik peran strategis Kadin, terdapat sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum yang perlu dicarikan […]
Baleg DPR Tinjau Ulang Prolegnas, Bob Hasan: Prioritas Legislasi Harus Lebih Terarah
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan perlunya penyesuaian daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna memastikan pembentukan undang-undang berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan nasional. Sejak 27 November 2025, perkembangan posisi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dinilai signifikan sehingga perlu segera ditata ulang agar pembahasan RUU lebih terarah. Dalam laporannya, Bob Hasan menyampaikan […]
Bob Hasan: Revisi UU PSDK Perkuat Independensi LPSK dan Lindungi Hak Saksi Korban
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menekankan bahwa harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) harus fokus pada keadilan dan kepastian hukum, bukan menimbulkan perbedaan soal kedudukan lembaga yang mengurus pelindungan saksi dan korban. “Saya menekankan dua hal: pertama, kedudukan LPSK; kedua, koordinasi dan kinerja LPSK dengan aparat penegak hukum,” […]
Revisi UU Hak Cipta, Bob Hasan Tekankan Negara Wajib Menjamin Royalti Pencipta
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa usulan skema royalti dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa konsekuensi penting, yakni negara harus mengambil peran strategis. Menurutnya, tanpa kehadiran negara, mekanisme perlindungan hak ekonomi pencipta tidak akan berjalan optimal. “Tidak terdaftar pun menjadi kewajiban negara. Hak ekonomi itu […]