Bob Hasan Tegaskan Hak Masyarakat Adat atas Hutan dan SDA Harus Dilindungi
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah adat. Menurutnya, kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat, sehingga setiap investor maupun pelaku usaha pertambangan wajib memperoleh persetujuan dari masyarakat adat sebelum menjalankan […]
Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan dan Kepatuhan Data dalam RUU Satu Data Indonesia
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan (compliance) data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi fondasi agar pengelolaan data nasional berjalan terintegrasi, aman, dan tidak disalahgunakan. Hal itu disampaikan Bob Hasan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Satu Data Indonesia […]
Bob Hasan: Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) […]
Bob Hasan Usul Aturan Data Terbatas dan Data Tertutup Dipertegas dalam RUU Satu Data Indonesia
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengusulkan agar ketentuan mengenai data terbatas dan data tertutup diatur secara lebih tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (18/6/2026). Menurut Bob, penyusunan RUU Satu Data […]
Bob Hasan: Baleg DPR Komitmen Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. “RUU Masyarakat Adat merupakan usulan DPR yang telah masuk Prolegnas Prioritas […]
Bob Hasan Tekankan Penguatan Karakteristik Wilayah dalam Harmonisasi 15 RUU di Kalimantan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa proses harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota di Kalimantan difokuskan pada penguatan karakteristik, potensi, dan kondisi objektif masing-masing daerah. Kelima belas RUU tersebut mencakup wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Panitia Kerja […]
Bob Hasan: RUU Satu Data Indonesia Harus Fleksibel dan Tidak Terlalu Teknis
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai pengaturan teknis mengenai koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden keamanan data tidak perlu dirinci dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, RUU tersebut harus tetap berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pandangan itu disampaikan dalam rapat Panitia Kerja […]
Bob Hasan: Baleg Proses Harmonisasi RUU Perubahan UU Kehutanan Usulan Komisi IV DPR
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa Baleg mulai memproses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diusulkan oleh Komisi IV DPR RI. Bob menjelaskan, Baleg telah menerima surat dari Komisi IV DPR RI yang meminta dilakukannya harmonisasi terhadap RUU tersebut. Menindaklanjuti permintaan […]
Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Bob Hasan Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Akses Data
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Satu Data Indonesia. Menurut Bob Hasan, hak akses terhadap data tidak dapat dilepaskan dari regulasi lain, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan data strategis nasional. […]
Bob Hasan Soroti Dispute Penghitungan Kerugian Negara dalam Kasus Tipikor
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran terkait lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut muncul antara kubu formalis dan progresif mengenai otoritas penghitungan kerugian negara dalam kaitannya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor […]