Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta diharapkan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan pencipta belum sepenuhnya memperoleh hak atas karya mereka. Pemenuhan hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif menjadi fokus utama dalam penyempurnaan regulasi tersebut.
Bob menjelaskan, pembahasan revisi UU Hak Cipta bukan merupakan pembentukan regulasi baru, melainkan penyempurnaan terhadap undang-undang yang telah berlaku. Langkah ini diperlukan agar ketentuan hukum mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pencipta dalam memperoleh perlindungan dan penghargaan atas karya mereka.
Menurutnya, regulasi yang diperbarui harus mampu memastikan setiap pencipta mendapatkan hak dan manfaat yang semestinya, baik dari aspek ekonomi, moral, maupun hak eksklusif.
“Undang-Undang Hak Cipta ini coba mengelaborasi mengingat bahwa ada eksisting tentang Undang-Undang Hak Cipta. RUU ini bukan RUU yang baru, artinya dia terbentuk oleh karena sudah ada sebelumnya. Hari ini direvisi karena banyaknya ketimpangan atau kekosongan hukum, dalam hal ini pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi, hak moral, maupun hak eksklusif,” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, pemenuhan hak pencipta tidak semata-mata berkaitan dengan besaran royalti, tetapi lebih pada bagaimana setiap pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Karena itu, mekanisme pengelolaan dan pendistribusian royalti harus berjalan secara optimal.
Dalam hal ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan royalti kepada para pencipta.
“Terpenting bukan persoalan hanya royaltinya, berapa persennya, tetapi bagaimana kemudian pencipta lagu, hasil karyanya itu para pencipta dapat hasil, mendapatkan haknya. Itu yang penting. Apa pun ciptaannya, siapa pun penciptanya, semuanya akan mendapatkan haknya,” tegas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain pemenuhan hak pencipta, Baleg DPR RI juga memperhatikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta. Menurut Bob, AI merupakan teknologi buatan manusia yang mampu menghasilkan karya sehingga aspek tersebut perlu diakomodasi dalam penyempurnaan regulasi.
Untuk itu, Baleg masih membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital dan pembuat karya berbasis AI. Masukan tersebut diperlukan agar regulasi hak cipta mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan terhadap pencipta.
“Sehingga karya-karyanya dapat dihargai dan tetap pada tiga pokok tadi, hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif,” pungkasnya.