Rekening Nganggur Diblokir, Habiburokhman Pastikan Hak Pemilik Tetap Terlindungi
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memblokir sementara rekening dormant atau rekening yang tidak aktif. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk penyitaan aset oleh negara. “Yang perlu digaris bawahi, isi rekening tersebut tidak disita negara. Rekening bisa diaktifkan kembali oleh pemiliknya setelah […]
Habiburokhman: Amnesti dan Abolisi Adalah Hak Konstitusional Presiden, Bukan Kebijakan Istimewa
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif Presiden RI yang dijamin konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. “Ini bukan semata soal hukum, tetapi soal konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara tegas memberi kewenangan kepada presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Presiden Prabowo […]
Habiburokhman: Pemberian Amnesti untuk Hasto dan Abolisi bagi Tom Lembong Sudah Sesuai Konstitusi
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan konstitusi. “Pemberian amnesti dan abolisi oleh pemerintah, termasuk kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, adalah keputusan yang tepat dan sejalan dengan hukum serta konstitusi […]
Habiburokhman Tegaskan Hukum Tak Boleh Kaku, Keadilan Harus Mengedepankan Kemanusiaan
Bayangkan seorang nenek renta diadili hanya karena mengambil beberapa biji kakao demi bertahan hidup. Itulah yang dialami Nenek Minah. Bukan hanya publik yang terenyuh, sang hakim pun meneteskan air mata saat menjatuhkan vonis. Dalam sistem hukum yang terlalu kaku, rasa kemanusiaan sering kali tak mendapat tempat. Kisah ini menjadi refleksi mendalam bagi Ketua Komisi III […]
Habiburokhman: Revisi KUHAP untuk Perkuat Hak Warga di Hadapan Negara
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas DPR bertujuan memperkuat posisi masyarakat sipil dalam proses hukum. “Dari pengalaman saya sebagai pengacara publik, saya tahu betul betapa timpangnya posisi warga sipil saat berhadapan dengan negara. Negara begitu kuat, sementara masyarakat sering berada di posisi lemah,” […]
Habiburokhman Apresiasi Kinerja Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Diplomat Muda
Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) atas keberhasilan dalam mengungkap kasus meninggalnya seorang diplomat muda. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi dan kejelasan proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ia menilai pendekatan ilmiah yang diterapkan menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik. […]
Habiburokhman dan Adnan Taufiq Blusukan Bagikan Ratusan Paket Sembako di Jakarta Timur
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambangi masyarakat di Jakarta Timur dengan cara blusukan dari gang ke gang. Didampingi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Adnan Taufiq, mereka berjalan kaki menyapa warga dari rumah ke rumah sambil menyalurkan ratusan paket sembako. “Bersama Bang Adnan menyusuri kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, tadi malam untuk […]
Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tak Melemahkan KPK
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Ia memastikan komitmen Komisi III untuk memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam draf undang-undang tersebut. “Dalam penyusunan RUU KUHAP, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK. Kami […]
Habiburokhman: Pembahasan RUU KUHAP Hanya Dua Hari karena Fokus pada Substansi Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan dibalik singkatnya waktu pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penjelasan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). Menurutnya, pembahasan DIM RUU […]
Habiburokhman Tegaskan Komitmen Perkuat Profesi Advokat Lewat RUU KUHAP
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat profesi advokat di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi advokat, Senin (21/7/2025), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. RDPU ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), […]