Bob Hasan: Implementasi KUHP–KUHAP di Daerah Sejalan Arahan Pusat
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, memastikan potensi kesalahan tafsir aparat penegak hukum, khususnya di daerah, dalam memahami penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2026 sangat kecil. Menurutnya, penerapan KUHP dan KUHAP baru di daerah tidak akan melenceng jauh dari kebijakan dan arahan […]
Bob Hasan Tegaskan KUHAP dan KUHP Baru Berorientasi pada Keadilan Restoratif
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan mengubah cara pandang penegakan hukum di Indonesia. Legislator yang juga menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan, dua undang-undang tersebut diarahkan untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai fondasi utama sistem hukum nasional. […]
RUU Hak Cipta Disorot, Bob Hasan: Pasal Ini Tidak Efisien dan Rawan Konflik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyoroti kejanggalan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, khususnya Pasal 25 ayat (5), yang dinilainya ambigu dan berpotensi memicu konflik antara pencipta dan pelaku pertunjukan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2025). Bob […]
Bob Hasan: Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi Agenda Strategis Prolegnas 2026
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Hal ini seiring dengan masa berlaku undang-undang tersebut yang memasuki 20 tahun sejak disahkan pada 2006. “Undang-Undang Pemerintahan Aceh memang dijadwalkan untuk dievaluasi setiap 20 tahun. Jatuh temponya pada 2026. Di […]
Bob Hasan Tegaskan Revisi UU Aceh Harus Tuntas Sebelum Dana Otsus Berakhir
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan komitmennya untuk merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh paling lambat pada 2026. Revisi tersebut tidak hanya merujuk pada semangat Perjanjian Helsinki sebagai inspirasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek waktu dan kepastian hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai UU Pemerintahan […]
Bob Hasan Buka Masa Sidang III Baleg DPR RI, Percepat Pembahasan RUU Prioritas
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membuka rapat Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Baleg, Bob Hasan ini menjadi momentum evaluasi kinerja legislasi tahun 2025 sekaligus penegasan komitmen peningkatan kualitas legislasi pada 2026. Bob Hasan menyebut masa sidang III sebagai fase […]
Bob Hasan Dorong Revisi UU Kadin agar Selaras Tantangan Global dan Dunia Usaha
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Kadin Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. “Seiring perjalanan waktu, di balik peran strategis Kadin, terdapat sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum yang perlu dicarikan […]
Bob Hasan: Reformasi Aparat Wajib Sejalan dengan Pemberlakuan KUHP–KUHAP Baru 2026
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa reformasi aparat penegak hukum harus berjalan seiring dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan berlaku mulai Januari 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Kamis (11/12/2025). Menurut Bob […]
Baleg DPR Tinjau Ulang Prolegnas, Bob Hasan: Prioritas Legislasi Harus Lebih Terarah
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan perlunya penyesuaian daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna memastikan pembentukan undang-undang berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan nasional. Sejak 27 November 2025, perkembangan posisi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dinilai signifikan sehingga perlu segera ditata ulang agar pembahasan RUU lebih terarah. Dalam laporannya, Bob Hasan menyampaikan […]
Bob Hasan: RUU Pelindungan Saksi dan Korban Siap Diproses di Rapat Pleno DPR
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) yang diusulkan Komisi XIII untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundangan. Setelah disetujui, acara dilanjutkan dengan penandatanganan draf RUU PSDK. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, melaporkan bahwa RUU PSDK telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam […]