Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat yang menghubungkan Jayapura dan Wamena, Papua Pegunungan. Menurutnya, jalur darat yang memadai sangat penting untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara.
“Kalau transportasi hanya mengandalkan jalur udara, ketika penerbangan tidak dapat dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Multiplier effect-nya juga banyak, misalnya terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat. Aktivitas masyarakat pun pada akhirnya ikut tersendat,” ujar Sriyanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Papua Pegunungan, Wamena, Senin (12/10/2026).
Sriyanto mengatakan, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pembangunan konektivitas di Papua. Ia mencontohkan jalur Jayapura-Wamena yang memiliki jarak sekitar 400 kilometer melalui jalur darat, sedangkan perjalanan udara dapat ditempuh sekitar 45 menit. Namun, kondisi cuaca yang kerap berubah membuat penerbangan berpotensi terganggu.
Di sisi lain, pembangunan jalur darat tersebut belum sepenuhnya tuntas. Sriyanto menyebut masih terdapat sekitar 47 kilometer ruas Jayapura-Wamena yang belum terbangun. Selain itu, sejumlah jembatan membutuhkan penanganan dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp300 miliar.
“Saya kira anggaran sebesar itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak yang akan diberikan. Saya kira inilah momentum bagi Komisi V setelah melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut,” kata Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Sriyanto, pembangunan konektivitas darat yang memadai akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok, akses jalan yang lebih baik juga dapat membuka peluang ekonomi serta mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Kalau jalur darat dari Jayapura ke Wamena sudah mulus dan dapat ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini tentu akan turut mendorong perekonomian di beberapa daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menyampaikan sejumlah persoalan konektivitas yang masih dihadapi masyarakat di wilayahnya. Salah satunya adalah akses darat penghubung Jayawijaya-Yahukimo yang masih terkendala kondisi infrastruktur, termasuk kerusakan Jembatan Kali Eagec.
Kerusakan juga ditemukan pada sejumlah ruas jalan di Kota Dekai, akses menuju Bandara Nop Goliat, serta jalur penghubung antar distrik dan kabupaten tetangga. Kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan belum sepenuhnya layak dinilai menyulitkan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa survei di sejumlah wilayah Yahukimo belum dapat dilaksanakan akibat kendala keamanan. Ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi salah satu faktor yang membatasi akses petugas untuk menjangkau lokasi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memetakan kebutuhan sekaligus menentukan langkah penanganan infrastruktur di Yahukimo. Karena itu, percepatan pembangunan konektivitas di Papua Pegunungan memerlukan koordinasi lintas pihak dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keamanan di lapangan.
Komisi V DPR RI mendorong agar persoalan konektivitas di Papua Pegunungan ditangani secara menyeluruh. Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan diharapkan dapat dipercepat untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
