Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya terkait konflik yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi resmi dari pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum memutuskan keberangkatan.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni, Senin (12/10/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, perjalanan umrah dari Indonesia umumnya melalui dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Karena itu, perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut perlu menjadi perhatian calon jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah.
Imbauan Husni disampaikan di tengah laporan mengenai serangan yang diklaim dilakukan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10/2026) waktu setempat.
Menanggapi perkembangan tersebut, Husni meminta pemerintah Indonesia terus memantau situasi keamanan di Timur Tengah serta memastikan masyarakat memperoleh informasi resmi dan akurat.
“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.
Menurut Husni, meskipun Makkah dan Madinah relatif jauh dari Riyadh yang menjadi salah satu titik ketegangan, potensi meluasnya konflik tetap harus diantisipasi. Ia menegaskan, faktor keamanan perlu menjadi pertimbangan utama bagi calon jemaah sebelum melakukan perjalanan ibadah.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ucapnya.
Husni menambahkan, Komisi VIII DPR RI masih menunggu perkembangan situasi serta arahan resmi dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta pemerintah Arab Saudi.
Informasi resmi dari otoritas terkait diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan langkah selanjutnya terkait perjalanan ibadah haji dan umrah. Dengan demikian, keselamatan dan keamanan jemaah Indonesia tetap menjadi prioritas di tengah dinamika situasi keamanan regional.
