Fraksi Gerindra Gelar FGD RUU Sisdiknas, Serap Masukan Akademisi dan Praktisi Pendidikan
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) di Ruang Badan Musyawarah DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Mengusung tema “Menata Ulang Sistem Pendidikan melalui RUU Sisdiknas: Mutu, Pemerataan, Guru dan Dosen, serta Masa Depan Pembelajaran”, forum ini menjadi ruang untuk menyerap pandangan akademisi […]
Rokhmat Ardiyan Minta RKAB Batubara Tak Ganggu Pasokan Energi Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tata kelola dan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara tidak mengganggu kepastian pasokan energi primer bagi pembangkit listrik. Ia juga meminta pemerintah mendukung kelancaran operasional BUMN tambang. Hal itu disampaikan Rokhmat dalam Rapat Kerja Komisi XII […]
Bambang Haryadi: Anggaran Rp974,84 Miliar Harus Percepat Investasi dan Hilirisasi
Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp974,84 miliar. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, […]
Stok BBM Nasional Aman, Ramson Siagian Minta Distribusi Diperketat
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean BBM di sejumlah SPBU di Makassar lebih dipengaruhi gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu. “Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari, tetapi untuk di […]
Baleg Bahas Reforma Agraria, Azis Subekti Tekankan Kepastian Hak atas Tanah
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti, menilai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung lama dapat menghambat produktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Azis mengatakan persoalan agraria di Indonesia memiliki sejarah panjang dan semakin kompleks akibat […]
Bob Hasan: RUU Komoditas Strategis Harus Tutup Celah Kebocoran Negara
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis diarahkan untuk membangun ekosistem pengelolaan komoditas nasional yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga pemasaran. Menurut Bob, pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai komoditas strategis Indonesia. Terlebih, Indonesia memiliki beragam komoditas pangan dan mineral dengan potensi […]
Sri Meliyana: Penanganan Stunting Butuh Sinergi Lintas Kementerian
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menilai persoalan stunting tidak dapat dituntaskan hanya oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas kementerian, terutama dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak. Hal tersebut disampaikan Sri dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala […]
Martin Tumbelaka Dorong Kepastian Hukum bagi WNI dalam Perkara Lintas Negara
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI), Martin Tumbelaka, mendorong penguatan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi persoalan hukum dengan pihak asing. Menurutnya, masukan para Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung penting untuk memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perkara lintas negara. Hal tersebut disampaikan […]
Kardaya Minta OJK Perjelas Komoditas Strategis dalam RPOJK Bursa Mineral
Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti pentingnya kejelasan definisi komoditas strategis dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar regulasi memiliki landasan yang kuat dan mampu mendukung tujuan pembentukan bursa dalam mencegah praktik underpricing dan transfer pricing yang berpotensi merugikan negara. Hal […]
Rahayu Saraswati Buka Ruang Aspirasi Daerah dalam Pembahasan RUU Desain Industri
DPR RI terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Salah satunya dilakukan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri dengan menyerap aspirasi dan masukan dari daerah melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pansus memperkaya substansi RUU sekaligus memastikan regulasi […]