Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menilai persoalan stunting tidak dapat dituntaskan hanya oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas kementerian, terutama dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak.
Hal tersebut disampaikan Sri dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Sri menyoroti sejumlah indikator intervensi yang masih di bawah target. Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang baru mencapai 53,6 persen dari target 65 persen, sementara pelayanan KB pasca persalinan berada di angka 44,80 persen dari target 57 persen.
Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi gizi dan pendampingan keluarga. Faktor lingkungan seperti air bersih dan sanitasi juga menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting.
“Stunting itu tidak hanya tentang intervensi pendampingan keluarga atau makanan, tapi ditentukan oleh banyak faktor pendukung. Supaya tidak stunting, harus tersedia air bersih yang bagus dan jamban yang bagus,” ujar Sri usai rapat.
Srikandi Gerindra itu mengapresiasi koordinasi BKKBN dengan Kementerian Kesehatan yang telah berjalan baik. Namun, sinergi dengan kementerian yang menangani infrastruktur dasar, termasuk sektor pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman, perlu diperkuat.
“BKKBN dengan Kemenkes sudah lengket, tapi dengan PUPR atau Perkim yang membuat sarana itu, koordinasinya harus makin digencarkan. Intinya sinergitas dan semangat yang sama dari setiap kementerian,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sri juga menyoroti pendanaan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting). Ia menegaskan, penanganan stunting merupakan tanggung jawab utama negara, sementara dukungan dunia usaha melalui CSR seharusnya menjadi pelengkap.
“Saya sebenarnya agak gimana ya, minta-minta untuk kesehatan, makanan, atau pendidikan. Yang paling bertanggung jawab adalah negara, pemerintah menyediakan hal-hal tadi,” katanya.
Selain stunting, Sri mendorong penguatan program keluarga berencana hingga wilayah terpencil. Ia meminta pemerintah memastikan dukungan anggaran bagi kader KB yang menjadi ujung tombak edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kader-kader KB di daerah itu naik motor berkeliling desa untuk siar tentang KB. Kalau anggarannya dikurangi, bagaimana mereka akan bergerak? Semangat kader di daerah itu harus dipelihara,” tuturnya.
Berdasarkan paparan Kemendukbangga/BKKBN, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun dari 19,8 persen berdasarkan SSGI 2024 menjadi 14,2 persen pada 2029. Sementara pelayanan KB pascapersalinan baru mencapai 44,80 persen dari target 57 persen dan pendampingan keluarga berisiko stunting sebesar 50,30 persen dari target 60 persen.
