Azis Subekti Ingatkan Masalah Lahan dan Beban Daerah Penyangga Jangan Hambat Pembangunan IKN
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pentingnya mitigasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), terutama terkait penyelesaian lahan, kepastian regulasi, dan kesiapan daerah penyangga. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2026). Menurut Azis, DPR ingin memastikan implementasi Undang-Undang […]
Dasco: DPR Kawal Reformasi Bursa Efek dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal
DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal reformasi tata kelola pasar modal dan memperkuat pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna menjaga kepercayaan investor serta stabilitas sistem keuangan nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, usai pertemuan pimpinan DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajaran direksi […]
Danang Wicaksana Soroti Pendangkalan Pelabuhan Cirebon, Minta Pengerukan Segera Dilakukan
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta PT Pelindo lebih proaktif dan mandiri dalam menangani pendangkalan alur Pelabuhan Cirebon. Menurutnya, sebagai pemegang konsesi, Pelindo tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berkontribusi dalam pengembangan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan. Hal itu disampaikan Danang usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan […]
Bob Hasan Usul Aturan Data Terbatas dan Data Tertutup Dipertegas dalam RUU Satu Data Indonesia
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengusulkan agar ketentuan mengenai data terbatas dan data tertutup diatur secara lebih tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (18/6/2026). Menurut Bob, penyusunan RUU Satu Data […]
Sugiat Santoso Desak Pengusutan Tuntas Kasus Pembunuhan di Maluku Utara
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera menuntaskan berbagai kasus pembunuhan yang terjadi di Maluku Utara. Menurutnya, lambannya penanganan kasus-kasus tersebut berpotensi memicu kekecewaan masyarakat dan menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Pernyataan itu disampaikan Sugiat saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI […]
Kamrussamad: Setiap Rupiah APBN Harus Tepat Sasaran dan Bisa Dipertanggungjawabkan
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mendorong penguatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada berbagai program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Sekretariat Jenderal BPK […]
UU KADIN Perlu Direvisi, Rocky Candra Minta Investasi di Daerah Libatkan Pengusaha Lokal
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rocky Candra, menilai revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) perlu segera dilakukan untuk memperkuat peran organisasi tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan dunia usaha, khususnya di daerah. Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Ketua Umum KADIN Indonesia dan jajaran KADIN dari 17 […]
Soroti Ancaman Narkotika, Martin Tumbelaka Dukung Tambahan Anggaran BNN Rp5 Triliun
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala BNN di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Dalam rapat itu, Komisi III menyetujui pagu […]
Sugiat Santoso: Uang Negara Harus Berdampak Langsung bagi Pemenuhan HAM
Komisi XIII DPR RI menyepakati alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp953.101.376.000. Anggaran tersebut merupakan gabungan dari pagu indikatif dan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI dalam pembahasan bersama Kementerian HAM. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menjelaskan pagu indikatif Kementerian HAM yang disepakati sebesar Rp728.129.471.000. Dari […]
Soroti Papua, Yan Permenas Minta Kementerian HAM Fokus pada Aksi Konkret
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas, menyoroti minimnya kemajuan dalam penyelesaian berbagai persoalan di Papua saat membahas usulan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2027. Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diiringi dengan langkah konkret dan terukur dalam menangani konflik serta persoalan HAM di daerah tersebut. “Kenapa saya harus kritik sedikit masalah anggaran […]