Penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur serta memunculkan persoalan sosial dan psikologis yang membutuhkan penanganan terpadu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani seluruh dampak bencana. Menurutnya, kerusakan jalan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas kesehatan membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
“Itu sudah pasti tidak bisa ditangani oleh BNPB sendiri. Karena yang terjadi itu bukan hanya korban meninggal dunia, tetapi juga kerusakan fisik, seperti jalan yang rusak,” kata Husni saat mengikuti peninjauan Komisi VIII DPR RI ke Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/8/2026).
Husni juga menyoroti jumlah masyarakat yang mengungsi yang jauh lebih besar dibandingkan korban jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan lain yang perlu segera ditangani, termasuk trauma dan kekhawatiran masyarakat, terutama anak-anak.
Selain itu, ia mengingatkan mengenai maraknya informasi tidak benar atau hoaks terkait potensi gempa susulan. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi memicu kepanikan dan mengganggu proses penanganan bencana.
“Tentunya banyak beredar berita-berita hoaks. Di sini diperlukan kemitraan dengan Kementerian Komdigi,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Karena itu, Husni mendorong pemerintah memperkuat penyampaian informasi resmi dan akurat kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik yang baik merupakan bagian penting dalam penanganan bencana agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi terkini maupun langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterlibatan kementerian teknis dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Kerusakan sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta jalan harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Menurut Husni, pemulihan akses jalan juga menjadi faktor penting untuk memperlancar distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Karena itu, kementerian yang membidangi pekerjaan umum perlu segera melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan.
“Seperti tadi, kesulitan pendistribusian logistik juga berkaitan dengan peran Kementerian PUPR yang harus segera melakukan penanganan. Makanya kita terus memperkuat BNPB selaku komandan di lapangan dalam penanganan kebencanaan ini,” ungkapnya.
Husni menambahkan, kerusakan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pemulihan fasilitas tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan logistik, tetapi juga tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai selama masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari logistik, infrastruktur, kesehatan, informasi hingga pemulihan psikososial, dapat ditangani secara terpadu dan cepat.
