Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendesak BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan pelayanan kesehatan serta keamanan pangan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Putih, dalam situasi darurat bencana, pelayanan kesehatan bagi korban harus diberikan secara cepat dan tidak boleh terhambat persoalan administratif. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Ruteng, NTT, Jumat (21/8/2026).
“BPJS Kesehatan harus membuka saluran pengaduan untuk mempercepat pelayanan kepada para korban gempa. Jangan sampai penanganan medis tertunda, apalagi terhambat persoalan tunggakan kepesertaan JKN di tengah kondisi darurat,” tegas Putih.
Pimpinan Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan pentingnya memastikan pelayanan medis rutin bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan tetap berjalan. Ia meminta BPJS Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan di posko pengungsian maupun rumah sakit lapangan agar kebutuhan pelayanan kesehatan korban bencana dapat terpenuhi.
Selain pelayanan kesehatan, Putih mendorong penguatan pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan dan obat-obatan yang disalurkan ke wilayah terdampak. Menurutnya, kondisi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar keamanan dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat.
“Kami menaruh perhatian agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan POM untuk mengawal dan mengawasi secara ketat kualitas bantuan yang masuk, baik produk pangan maupun obat-obatan,” ujarnya.
Srikandi Gerindra itu juga meminta BPOM melakukan pengawasan terhadap titik-titik dapur umum yang melayani kebutuhan para pengungsi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Jangan sampai kondisi darurat membuat higienitas dapur umum terganggu. Hal itu bisa berdampak langsung terhadap kesehatan para pengungsi dan korban bencana lainnya,” pungkasnya.
