Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu pagi (22/08/2026) untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memimpin rapat, serta menginstruksikan langkah cepat, terpadu, dan serentak di seluruh wilayah Kalimantan yang terdampak.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis pada Sabtu malam (22/08/2026) menyampaikan, dari Palangka Raya, Presiden Prabowo juga melakukan konferensi video dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Asisten Operasi (Asops) Polri. Konferensi tersebut dilakukan untuk memantau langsung perkembangan serta kebutuhan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Dalam penanganan karhutla, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat dukungan personel, peralatan, dan sarana pemadaman agar seluruh titik api dapat segera dikendalikan.
“Penambahan lebih dari 17 helikopter water bombing akan tiba paling lambat besok pagi, melengkapi 30 pesawat yang sudah di Kalimantan,” ujar Teddy.
Selain armada udara, pemerintah juga akan menambah mesin pompanisasi dan pipanisasi untuk mendukung pemadaman di sejumlah wilayah terdampak. Peralatan tersebut ditargetkan tiba pada Minggu (23/08/2026).
Presiden Prabowo juga menginstruksikan penambahan personel untuk memperkuat operasi di lapangan.
“Penambahan mesin pompanisasi dan pipanisasi di seluruh kota terdampak akan tiba besok. Tiga batalyon atau sekitar 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangannya akan tiba dari luar Kalimantan besok pagi untuk membantu memadamkan titik-titik kecil yang masih tersebar,” imbuh Teddy.
Di sisi penegakan hukum, Presiden menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan melanggar ketentuan hukum.
“Penindakan tegas akan dilakukan terhadap setiap pembakar lahan yang terbukti melanggar hukum,” tegasnya.
Selain penanganan kebakaran, Presiden juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan, menambah tenaga kesehatan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dan langkah pencegahan karhutla.
“Penambahan tenaga kesehatan (nakes), penanganan masalah kesehatan, serta edukasi kepada warga terkait karhutla,” pungkasnya.
