Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membenahi tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai celah kebocoran kekayaan negara. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, penyelundupan, dan berbagai praktik yang sesungguhnya tidak masuk akal serta tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Presiden.
Kepala Negara menjelaskan bahwa temuan tersebut bukan semata-mata berdasarkan data pemerintah, melainkan juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, kondisi tersebut telah lama diketahui oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, data dari lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB. Seluruh pelaku ekonomi sudah memahami hal ini. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia bahkan sempat berminggu-minggu mengalami kelangkaan minyak goreng. Itu sesuatu yang tidak masuk akal,” katanya.
Menghadapi persoalan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai masalah strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor.
“Kita dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan sangat vital. Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia terus dibiarkan keluar, kita bisa bayangkan seperti apa nasib bangsa kita,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan. Menurutnya, pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 100 persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.
“Saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah. Kita patut bangga karena dalam kurun waktu ini begitu banyak persoalan dan kesulitan yang telah berhasil kita selesaikan. Hitungan terakhir, lebih dari 108 hingga 110 persoalan berhasil kita tuntaskan dalam satu tahun lebih, atau sekitar 18 bulan pemerintahan kita,” ungkap Presiden.
