Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong agar kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, saat membacakan laporan Banggar mengenai hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Wihadi, tema RKP 2027, “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, menjadi landasan arah pembangunan nasional tahun depan. Kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” ujar Wihadi.
Ia menjelaskan, sasaran tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Salah satu klaster utama adalah hilirisasi dan industrialisasi yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri. Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, tingkat pekerjaan formal sebesar 40,81 persen, serta penciptaan 2,57–3,49 juta lapangan kerja baru. Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Wihadi menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor. Karena itu, Program Kerja Prioritas Nasional disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasinya lebih efektif.
Selain hilirisasi dan industrialisasi, Banggar juga menetapkan sejumlah klaster prioritas lainnya, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan. Seluruh klaster tersebut diharapkan saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menurut Banggar, arah pembangunan yang berfokus pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah industri nasional, dan memperkuat daya saing Indonesia.
