Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI meminta LPS menyusun indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang terukur agar setiap program dapat dievaluasi manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyoroti perluasan kewenangan LPS setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, perluasan mandat tersebut harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan terukur.
Kamrussamad mengingatkan bahwa DPR kini memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) operasional LPS. Karena itu, penggunaan anggaran beserta capaian setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Legislator Gerindra itu meminta LPS memaparkan hasil pelaksanaan berbagai program literasi keuangan sepanjang 2025, termasuk *Financial Festival* yang digelar di sejumlah daerah.
“Kami ingin mengetahui output dan outcome dari festival tersebut. Apakah hasilnya tercermin dalam survei nasional yang telah atau sedang dilaksanakan, khususnya untuk program tahun 2025,” ujarnya.
Selain itu, Kamrussamad juga mempertanyakan efektivitas program *Economic Outlook* yang diselenggarakan LPS bersama salah satu media. Ia meminta penjelasan mengenai besaran anggaran, jangkauan audiens, serta dampaknya terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurutnya, kerja sama dengan media juga harus dilakukan secara terbuka dan tidak memberi kesan eksklusif kepada satu pihak.
“Ekosistem media di Indonesia sangat beragam. Jangan sampai menimbulkan kesan monopoli. LPS harus menjadi mitra bagi seluruh lembaga media,” tegasnya.
Kamrussamad turut mempertanyakan dasar pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi *Financial Festival* 2026. Ia menilai penentuan lokasi kegiatan seharusnya didasarkan pada data tingkat literasi keuangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat program dapat lebih optimal.
Menutup penyampaiannya, Kamrussamad menegaskan pentingnya penyusunan KPI yang jelas dan terukur bagi setiap program literasi maupun inklusi keuangan LPS.
“Kalau rumusan KPI-nya bisa ditentukan dengan baik, maka kami yakin program-program tersebut ke depan akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
