Nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol), termasuk soal besaran potongan biaya oleh aplikator, kini mendapat perhatian serius dari negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator.
Dengan keterlibatan tersebut, kebijakan yang menyangkut sistem kerja dan pembagian pendapatan akan disesuaikan secara bertahap. Langkah awal yang direncanakan adalah menurunkan persentase potongan biaya yang selama ini dibebankan kepada pengemudi.
“Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Dari sebelumnya sekitar 20 hingga 10 persen, nantinya aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Selain itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembahasan mengenai status pengemudi ojol apakah sebagai pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi dan kajian. Ia menegaskan, proses tersebut tidak akan dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas pengemudi ojol.
Dasco juga menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur aplikator, termasuk melalui kepemilikan saham, membuka ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.
“Nanti organisasi-organisasi ojol akan tetap diajak berdiskusi dan berembuk. Karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator dengan mengambil bagian saham,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni.
Dari pihak buruh, hadir aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, serta Serikat Pekerja Kampus dan perwakilan tenaga medis dan kesehatan.
Selain itu, turut hadir pula KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.
