Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didorong untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa keterlibatan parlemen menjadi faktor penting agar program-program PBB berjalan lebih efektif, mengingat parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat.
Hal tersebut disampaikan dalam sesi pembahasan peran parlemen terhadap PBB pada forum Inter-Parliamentary Union ke-152 di Istanbul, Jumat (17/4/2026).
“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimal tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” ujar Husein.
Legislator Gerindra itu juga menekankan perlunya transformasi pola koordinasi PBB agar tidak hanya berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan lembaga legislatif.
“Kehadiran PBB harus bersifat mendukung, bukan mendikte. Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” ujarnya.
Husein turut menyoroti praktik di Turki dalam penanganan bencana sebagai contoh pentingnya integrasi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif. Menurutnya, sinergi tersebut mampu mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan.
Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di masing-masing negara. Selain itu, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara PBB dan parlemen juga harus mencakup isu-isu kemanusiaan global yang mendesak, termasuk konflik di Gaza.
“Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan senjata permanen dan penuh di Gaza,” tegasnya.
Sebagai penutup, Husein menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.
“Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mereformasi PBB agar lebih inklusif, demokratis, dan menghargai peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran dunia,” pungkasnya.
