Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Sulselbar, tidak boleh semata-mata berorientasi pada profit. Menurutnya, BUMD juga harus menjalankan mandat pelayanan publik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahtra saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Bank Sulselbar, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025).
Bahtra menjelaskan bahwa BUMD memiliki fungsi ganda, yakni sebagai entitas bisnis yang dituntut menghasilkan keuntungan sekaligus sebagai instrumen pembangunan daerah.
“Bank daerah memang harus berorientasi pada profit, tetapi disisi lain juga wajib memberikan pelayanan publik dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jika hanya mengejar bisnis tanpa dampak nyata bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu menjadi persoalan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama jajaran direksi, Bahtra menekankan bahwa bank daerah harus menjadi bagian dari solusi pembangunan, bukan sekadar lembaga komersial. Ia menyoroti pentingnya penyaluran kredit produktif, pembiayaan UMKM, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan sebagai prioritas utama.
“Bank Sulselbar harus benar-benar hadir di tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dampaknya harus bisa dirasakan langsung,” tambahnya.
Bahtra juga mengapresiasi penjelasan direksi terkait peningkatan kinerja Bank Sulselbar yang dinilai cukup kompetitif dibandingkan bank pembangunan daerah (BPD) lainnya. Dengan pertumbuhan sekitar 8,4 persen, Bank Sulselbar dinilai memiliki posisi yang cukup kuat. Namun demikian, ia menekankan agar capaian tersebut tidak hanya tercermin dalam angka semata, melainkan juga dalam manfaat konkret bagi masyarakat.
“Pertumbuhannya sudah baik, tapi manfaatnya harus lebih besar lagi,” katanya.
Komisi II DPR RI mendorong Bank Sulselbar untuk terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi layanan, serta perluasan jaringan. Bahtra menegaskan bahwa keberadaan BUMD harus mampu menekan biaya layanan publik sekaligus memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat.
“Kami ingin bank daerah benar-benar menjadi motor pembangunan, bukan sekadar penonton,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
