Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, merata, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) pengawasan pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Putih Sari mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan program nasional tersebut. Ia menegaskan, MBG merupakan mandat strategis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Hingga 11 November 2025, Program MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, balita, serta ibu hamil dan menyusui, dengan tingkat serapan anggaran nasional mencapai 61,23 persen. Selain itu, Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah terbentuk sebanyak 14.773 unit dari target 30.000 unit secara nasional.
Meski demikian, Putih Sari menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan pangan. Berdasarkan data BGN dan Badan POM, tercatat 211 kasus keracunan pangan terkait MBG sepanjang 2025 dengan total 11.640 penerima manfaat terdampak, di mana 636 orang harus dirawat inap.
Ia juga menyoroti masih minimnya SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total SPPG yang beroperasi, baru 1.525 unit yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Penguatan pengawasan, percepatan sertifikasi SLHS, dan standardisasi proses produksi merupakan syarat mutlak agar program ini tidak menimbulkan risiko kesehatan,” tegas Putih Sari.
Di Kabupaten Bandung, MBG melibatkan puluhan SPPG aktif yang menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Salah satu lokasi yang ditinjau Komisi IX adalah SPPG Bojongsoang Tegalluar 2, yang memiliki kapasitas produksi tinggi dan fasilitas dapur terstandar, serta melayani ribuan siswa dengan koordinasi lintas dinas.
Namun, Putih Sari menegaskan perlunya percepatan pemenuhan standar higiene dan sanitasi di seluruh SPPG, khususnya di wilayah dengan jumlah penerima manfaat besar.
Komisi IX juga mendorong penguatan pengawasan mutu pangan secara sistematis, termasuk integrasi mekanisme pelacakan cepat dengan pemeriksaan rutin oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
“Kami ingin memastikan seluruh proses, mulai dari penyusunan menu, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi, berjalan sesuai standar keamanan pangan,” ucapnya.
Selain peninjauan lapangan, Komisi IX berdialog dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Balai Besar POM Bandung, BKKBN Jawa Barat, BPJS Kesehatan, kepala sekolah, pengelola SPPG, serta pelaku UMKM pangan.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk melihat, tetapi juga mendengar. Masukan dari daerah akan kami bawa ke pusat sebagai bahan rekomendasi kebijakan,” kata Putih Sari.
Ia menegaskan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan aman, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
