Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong koordinasi lintas sektor guna menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah se-Sultra, Bahtra menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI untuk menuntaskan masalah agraria yang selama ini menghambat pembangunan. Ia menyatakan kegembiraannya dapat hadir langsung untuk bergotong royong mencari solusi.
“Seperti yang selalu dipesankan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lintas batas, tanpa memandang partai, agama, atau suku, demi kepentingan rakyat,” ujar Bahtra, Kamis (29/5/2025).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Di kesempatan terpisah, Bahtra menyampaikan bahwa dirinya terus menerima aspirasi masyarakat, terutama terkait penguasaan lahan dan tumpang tindih hak atas tanah.
Ia pun meminta Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Sultra untuk lebih cepat dan tanggap dalam merespons laporan masyarakat. Bahtra mengaku hampir setiap hari menerima aduan, baik terkait sengketa dengan perusahaan maupun dengan pihak perorangan.
“Sering kali, BPN yang disalahkan. Padahal, masyarakat tidak mengetahui bahwa proses pengurusan tanah juga bergantung pada kelengkapan administrasi dari tingkat bawah,” jelasnya.
Bahtra juga mengapresiasi langkah konkret Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, terutama dalam menyelesaikan persoalan tanah wakaf. Ia berharap proses ini bisa segera dirampungkan.
Lebih lanjut, Bahtra menegaskan bahwa Komisi II DPR RI siap memfasilitasi percepatan penyelesaian konflik pertanahan, terutama di masa reses. Ia juga memastikan akan terus turun langsung ke daerah, termasuk ke Kolaka Timur yang rutin dikunjunginya.
“Saya berharap jajaran Kantor Pertanahan di daerah bisa hadir dan berkolaborasi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendirian,” tegas Bahtra.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada tudingan sepihak kepada BPN.
“Ada tahapan administratif dari tingkat bawah yang harus dipenuhi. Mari kita bekerja sama, jangan saling menyalahkan,” tutupnya.
