Anggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, meminta Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan indikator yang digunakan dalam menetapkan status siaga darurat kekeringan pada Juli hingga Oktober 2026. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kota Tangerang untuk meninjau kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Jumat (11/9/2026).
Srikandi Gerindra itu mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang dan BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Namun, ia menilai penetapan status siaga darurat perlu didukung indikator kuantitatif yang jelas serta evaluasi terhadap pelaksanaannya.
“BPBD Kota Tangerang merekomendasikan status siaga darurat kekeringan di bulan Juli sampai Oktober tahun 2026. Apa indikator kuantitas yang digunakan untuk menetapkan status tersebut dan bagaimana evaluasi pelaksanaannya?” ujar Lale.
Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar menjelaskan, penetapan status dilakukan melalui koordinasi dan rapat bersama Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BMKG.
Menurut Mahdiar, data BMKG menunjukkan Banten telah memasuki musim kemarau yang berpotensi berlangsung hingga awal 2027. Karena itu, status siaga menjadi bagian dari langkah antisipasi pemerintah sebelum kondisi berkembang menjadi kedaruratan yang lebih besar.
“Pastinya penerapan status siaga hidrometeorologi itu tidak bisa kita putuskan dengan sendiri dan harus ada pelaksanaan rapat dengan tim reaksi cepat penanganan bencana yang didalamnya sudah termasuk dari BMKG,” jelasnya.
Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, Mahdiar menyebut layanan PDAM saat ini telah menjangkau hampir 70 persen masyarakat Kota Tangerang. Sementara sejumlah wilayah, termasuk Ciledug dan Larangan, masih menghadapi keterbatasan layanan.
BPBD juga menyiapkan langkah antisipasi jika debit Sungai Cisadane menurun, termasuk pendalaman titik intake PDAM dan menyiapkan sekitar 240 titik sumber air untuk kondisi terburuk.
“Kalau itu sudah worst case-nya terjadi, ada kurang lebih 240 titik sumber air yang sudah dibuat oleh teman-teman Perkim dan sampai ke sini memang itu masih berfungsi,” ungkap Mahdiar.
Selain memastikan ketersediaan air, BPBD Kota Tangerang memperkuat sistem peringatan dini melalui koordinasi lintas wilayah dan pemantauan real time menggunakan aplikasi Sipantau. Sistem tersebut juga didukung sirine peringatan dini di sejumlah wilayah yang memiliki potensi banjir.
