Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, meminta pemerintah memperjelas skema insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan status dari maju menjadi mandiri. Menurutnya, status mandiri tidak seharusnya berarti berakhirnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata desa.
Hal tersebut disampaikan Rahayu usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (11/9/2026). Dalam kunjungan itu, pengelola desa wisata menyampaikan sejumlah masukan, termasuk belum jelasnya insentif pada setiap jenjang perkembangan.
“Rupanya tadi ada masukan dari Pokdarwis yang mengelola Desa Wisata Nglanggeran, ini sepertinya belum ada insentif yang jelas untuk desa wisata yang mau naik dari maju ke mandiri,” kata Rahayu.
Menurut Rahayu, kejelasan insentif penting untuk menjaga motivasi desa wisata dalam meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi ekonomi. Desa yang berhasil mencapai status mandiri, kata dia, semestinya tetap mendapat stimulus untuk terus berkembang.
“Tadi itu masukan yang bagus, harapannya tentunya harus ada insentif yang jelas. Nah, itu tugas dari Kementerian Pariwisata untuk di pemerintah pusat,” ujarnya.
Rahayu memastikan masukan tersebut akan ditindaklanjuti Komisi VII DPR RI melalui pembahasan bersama Kementerian Pariwisata, termasuk dalam konteks tindak lanjut Undang-Undang Kepariwisataan.
“Tadi saya sampaikan, kami di Komisi VII harus melakukan tindak lanjut untuk kita bicarakan pada saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, khususnya berkaitan dengan desa wisata dan bagaimana nanti tindak lanjut dari Undang-Undang Kepariwisataan,” ujar Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Pokdarwis Nglanggeran Sugeng Handoko menjelaskan, desa wisata memiliki empat tingkatan, yakni rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Menurutnya, sebagian desa wisata maju masih ragu naik menjadi mandiri karena khawatir kehilangan dukungan pemerintah.
Karena itu, Sugeng mendorong pemerintah memberikan kepastian insentif pada setiap jenjang. Ia juga menyampaikan kebutuhan penguatan infrastruktur, salah satunya penerangan jalan di sejumlah kawasan wisata Nglanggeran yang masih belum memadai.
