Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).
Mengangkat tema “The Far East: Development for the Benefit of People”, Prabowo menekankan bahwa pembangunan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, akses pekerjaan, hunian layak, hingga ketersediaan listrik.
“Pembangunan tidak bisa hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga biasa,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi dasar berbagai agenda pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi industri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan mengurangi kemiskinan.
“Inilah mengapa kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, bukan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang dapat mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang bermartabat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti peluang besar kerja sama ekonomi Indonesia dan Rusia. Menurutnya, karakter ekonomi kedua negara saling melengkapi. Rusia memiliki kekuatan di bidang gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sementara Indonesia memiliki komoditas seperti kelapa sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, serta akses ke pasar ASEAN.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Rusia pada 2025 disebut mendekati 5 miliar dolar AS, meningkat 21,7 persen dibandingkan 2024.
“Capaian ini baru permulaan, bukan batas tertinggi,” ujarnya.
Kepala Negara pun mengajak Indonesia dan Rusia menetapkan target lebih ambisius dengan menggandakan nilai perdagangan bilateral dalam periode peninjauan pertama Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).
Menurut Presiden Prabowo, FTA Indonesia-EAEU yang ditandatangani pada Desember 2025 mencakup penghapusan atau pengurangan bea atas 11.882 pos tarif atau lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan.
Presiden Prabowo menegaskan perjanjian tersebut harus segera diterjemahkan menjadi aktivitas perdagangan konkret. Delegasi bisnis Indonesia di Vladivostok diarahkan untuk menyiapkan pengiriman perdana, menemukan pembeli, memastikan jalur logistik, hingga menyiapkan mekanisme pembayaran.
“Forum ini harus menjadi marketplace dari perjanjian tersebut,” pungkasnya.
Dari Vladivostok, Presiden Prabowo menegaskan arah diplomasi ekonomi Indonesia: perjanjian harus menjadi perdagangan, perdagangan harus menciptakan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus kembali memberikan manfaat bagi rakyat.
