Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, besarnya anggaran harus mampu meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara dalam pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Sugiat menyoroti kenaikan anggaran Bakom Pemerintah yang sebelumnya berada di kisaran Rp22 miliar pada 2026. Ia menyatakan setuju dengan peningkatan anggaran tersebut, namun meminta penggunaannya dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang jelas.
“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat.
Menurutnya, komunikasi pemerintah perlu lebih optimal dalam menjelaskan berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator ekonomi dan persepsi publik.
Sugiat mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya berada di atas 5 persen serta realisasi investasi 2026 yang telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.
Karena itu, Sugiat meminta Bakom Pemerintah menyampaikan informasi secara objektif, berimbang, dan berbasis data. Ia juga menilai tingkat penerimaan publik dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur efektivitas komunikasi pemerintah.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegas Sugiat.
Legislator Gerindra itu turut menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah sebesar Rp1,9 triliun untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Ia berharap besarnya anggaran tersebut berbanding lurus dengan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
