Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi pengelolaan aset negara. Menurutnya, Danantara akan menjadi instrumen strategis untuk mengkonsolidasikan kekayaan nasional sekaligus menjadi fondasi ekonomi bagi generasi mendatang.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Danantara adalah suatu dana kedaulatan, di mana tabungan kekayaan dan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasikan, dan dikelola dengan rapi. Ini menjadi cadangan kekuatan sekaligus energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, Danantara kini mengelola aset dengan nilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Menurutnya, kehadiran dana kedaulatan tersebut menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena memungkinkan seluruh aset strategis negara dikelola secara lebih transparan, terukur, dan terintegrasi.
“Alhamdulillah, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita memiliki dana kedaulatan seperti Danantara dengan nilai aset lebih dari seribu miliar dolar. Selama ini seringkali kita tidak mengetahui secara utuh di mana kekayaan negara berada,” katanya.
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah juga terus melakukan penataan badan usaha milik negara (BUMN). Presiden menjelaskan, selama ini jumlah BUMN berkembang hingga mencapai 1.077 entitas karena banyak perusahaan membentuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan, sehingga tata kelolanya perlu disederhanakan.
Presiden mengapresiasi kinerja pimpinan Danantara yang berhasil mempercepat proses konsolidasi BUMN. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, digabungkan, atau dikonsolidasikan.
“Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, dan memerger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN,” ucap Presiden.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN terus disederhanakan hingga tersisa sekitar 350 perusahaan pada akhir 2026. Menurut Presiden, langkah tersebut tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Presiden menyebut penutupan dan konsolidasi 250 BUMN telah menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun, yang sebelumnya digunakan untuk berbagai pengeluaran rutin seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, operasional kantor, hingga rapat kerja.
“Dengan ditutupnya 250 BUMN, biaya rutin yang berhasil dihemat mencapai Rp50 triliun,” jelasnya.
Presiden memperkirakan nilai efisiensi tersebut akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses reformasi BUMN. Hingga akhir tahun 2026, penghematan diproyeksikan dapat mencapai Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.
“Pada 31 Desember nanti saya kira angka penghematan bisa meningkat, bahkan mendekati Rp70 sampai Rp80 triliun. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Danantara,” ungkap Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Danantara dan reformasi BUMN merupakan bagian dari komitmen pemerintah membangun tata kelola aset negara yang lebih modern, efisien, transparan, dan produktif. Langkah tersebut diharapkan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan daya saing nasional sekaligus menjadi warisan kesejahteraan bagi generasi Indonesia di masa depan.
