Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta optimalisasi devisa hasil ekspor. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan pemerintah membangun sistem ekspor satu pintu sebagai langkah memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis sekaligus memastikan seluruh devisa hasil ekspor kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.
“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, dan berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” tegas Presiden.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026. Menurut Presiden, perusahaan tersebut menjadi instrumen negara dalam mengkonsolidasikan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
“Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, kelapa sawit, batu bara, emas, semuanya. Karena itu kita menerapkan ekspor satu pintu dan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, implementasi awal kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam waktu sekitar satu bulan sejak beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari US$10,5 miliar sekaligus mempersempit selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional.
“Baru satu bulan lebih PT DSI beroperasi, devisa yang telah dikelola mencapai lebih dari 10,5 miliar dolar AS. Dari data yang masuk, sebelum ada PT DSI, selisih harga komoditas Indonesia dengan harga internasional mencapai sekitar 30 persen, bahkan mendekati 40 hingga 45 persen,” jelas Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara, termasuk penyimpangan dalam tata niaga ekspor. Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum, kata Presiden, akan dikenai sanksi tegas.
“Karena kita tegas, praktik-praktik seperti ini adalah penipuan. Semua izin akan kita cabut. Saya tidak pandang bulu, siapa pun yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dicabut izinnya,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa reformasi tata kelola sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, serta kemandirian energi akan semakin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Presiden meyakini Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi salah satu lumbung pangan dunia.
“Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” pungkas Presiden.
