Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan berbagai kegiatan pendataan dan survei. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terhadap survei statistik pemerintah, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan.
Hal tersebut disampaikan La Tinro saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI ke BPS Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (3/7/2026).
“Kalau petugas survei tidak mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, maka data yang diperoleh juga tidak akan optimal. Akibatnya, survei yang dilakukan menjadi tidak berarti dan hanya menghabiskan waktu, tenaga, serta anggaran negara,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
La Tinro mengungkapkan, dari berbagai dialog dengan masyarakat, masih ditemukan anggapan bahwa pendataan pemerintah, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bertujuan mencari objek pajak baru. Bahkan, sebagian warga mempertanyakan alasan petugas menanyakan kondisi rumah, jumlah kamar, kepemilikan pendingin ruangan, hingga kendaraan karena mengira data tersebut akan digunakan untuk menetapkan pungutan tambahan.
“Saya menangkap bahwa di benak sebagian masyarakat masih ada anggapan pemerintah datang hanya untuk mencari data agar nantinya dikenakan pajak. Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami tujuan survei yang sebenarnya,” katanya.
Karena itu, La Tinro menilai kemampuan komunikasi petugas lapangan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, surveyor tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga harus mampu menjelaskan manfaat pendataan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Surveyor adalah ujung tombak. Mereka harus mampu memberikan penjelasan yang baik sehingga pemerintah memperoleh data yang akurat untuk mengambil kebijakan yang benar bagi rakyat,” tegasnya.
Selain memperkuat komunikasi publik, La Tinro juga mengusulkan agar BPS mengembangkan konsep integrated survey dengan menggabungkan sejumlah survei yang saling berkaitan. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi beban responden, sekaligus menjaga kualitas data yang dihasilkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi pengaturan kelembagaan dalam pembahasan RUU Statistik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPS sebagai pembina data statistik nasional dengan regulasi lain yang mengatur tata kelola data dan transformasi digital.
