Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi, serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga produktivitas pangan dan ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Titiek saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026).
“Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data agar dampaknya terhadap sektor pertanian dan peternakan dapat ditekan,” ujar Titiek.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas pertanian dan peternakan.
Titiek menilai Kalimantan Selatan memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan dampak El Nino tidak mengganggu produksi maupun pasokan pangan, termasuk untuk mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah.
“Seluruh upaya tersebut hanya akan berhasil jika didukung sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh, dan para petani,” katanya.
Di sektor peternakan, Titiek mengingatkan bahwa kemarau panjang juga meningkatkan risiko heat stress pada ternak serta potensi munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis. Oleh sebab itu, peran Balai Veteriner Banjarbaru sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan perlu terus diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, maupun layanan kesehatan hewan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga ingin memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi El Nino, mulai dari sistem peringatan dini, ketersediaan sarana produksi pertanian, distribusi pupuk, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, hingga kesiapan layanan veteriner dalam mengantisipasi peningkatan penyakit hewan.
“Kami ingin memastikan program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Petani dan peternak harus tetap bisa berproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim,” tegasnya.
Sebagai informasi, Balai Veteriner Banjarbaru merupakan laboratorium rujukan regional di Pulau Kalimantan yang memiliki peran penting dalam deteksi dini, diagnosis, dan pengujian penyakit hewan melalui layanan bakteriologi, virologi, dan parasitologi. Keberadaannya menjadi garda terdepan dalam pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis, terutama saat musim kemarau ketika kualitas pakan dan ketersediaan air menurun sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit.
