Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Kedatangan Presiden Prabowo di lokasi acara disambut Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para Wakil Ketua DPR RI menuju ruang sidang setelah melakukan sesi foto bersama.
Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembukaan sidang oleh Ketua DPR RI sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota dewan dan tamu undangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dalam penyusunan RAPBN 2027 disusun dengan semangat memperkuat pembangunan nasional di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Kepala Negara menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar-dasar ekonomi bangsa, memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera, serta menjadi pedoman perjalanan kita ke depan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, situasi dunia saat ini menuntut pemerintah untuk menjaga optimisme ekonomi nasional sekaligus memastikan pengelolaan negara berjalan secara hati-hati dan terukur.
“Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuh Presiden Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, serta tokoh dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
