Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengecam rangkaian insiden di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga personel pasukan perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.
Salah satu prajurit TNI, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, gugur akibat serangan proyektil yang mengenai posisi pasukan UNIFIL di Ett Taibe. Sementara itu, dua personel lainnya, Kapten Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, gugur dalam insiden terpisah akibat ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan.
Budisatrio menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
“Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam serta penghormatan setinggi-tingginya kepada para prajurit yang gugur. Menurutnya, insiden ini merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia sekaligus berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan.
“Atas nama Fraksi Partai Gerindra, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur dalam menjalankan tugas negara,” ujarnya.
Budisatrio turut mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara, serta mengedepankan jalur diplomasi dan negosiasi demi tercapainya perdamaian.
Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, ia juga meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL, serta memastikan pemenuhan hak-hak bagi keluarga korban.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan sebagai respons atas insiden tersebut.
“Fraksi Gerindra juga mendukung permintaan pemerintah kepada PBB untuk segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan guna memastikan langkah konkret untuk de-eskalasi serta perlindungan bagi masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian,” pungkasnya.
