Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas kementerian dalam mendorong hilirisasi industri mineral nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti bauksit, nikel, dan timah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi BUMN sektor pertambangan di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT INALUM, PT ANTAM, PT Bukit Asam, dan PT Timah, dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2025 serta pembahasan roadmap pengembangan usaha tahun 2026.
Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi, menilai pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh regulasi yang kuat dan terintegrasi antar kementerian agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“Pengelolaan sumber daya mineral ke depan harus benar-benar terarah dan berkelanjutan, sehingga membutuhkan dukungan regulasi yang solid dari seluruh kementerian terkait,” ujar Khilmi.
Legislator Gerindra itu juga menegaskan pentingnya peran negara dalam mengelola sektor strategis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, BUMN sebagai agent of development memiliki peran kunci dalam memastikan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“BUMN dibentuk untuk mendukung pembangunan. Pengelolaan tambang tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena sumber daya ini terbatas dan bisa habis,” tegasnya.
Selain itu, Khilmi menyoroti pentingnya pengembangan industri aluminium dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar global. Ia menekankan bahwa bahan baku mineral harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional.
“Ke depan kita harus mampu menguasai industri dalam negeri. Jangan sampai terus bergantung pada pasar global. Sumber daya ini harus kita jaga dan manfaatkan untuk kepentingan bangsa,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI juga membahas peta jalan strategis BUMN pertambangan hingga 2029, yang mencakup penguatan hilirisasi, optimalisasi mineral ikutan seperti rare earth element (REE), serta peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional.
Khilmi berharap sinergi antara DPR, pemerintah, dan BUMN semakin diperkuat guna memastikan pengelolaan sektor pertambangan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional.
